kunjungan-raja-salman

Kedatangan Raja Salman, Kuota Haji Indonesia Bertambah? Ini Kata Menag

kedatangan Raja Salman ke Indonesia membuka harapan sejumlah pihak bagi penambahan kuota jamaah haji Indonesia. Hal ini mengingat antrian haji di Indonesia yang sangat panjang, rata-rata lebih dari 17 tahun.

Selain kuota haji tahun ini yang kembali normal (211 ribu), Indonesia sendiri telah mendapatkan tambahan kuota sebanyak 10 ribu jamaah. Untuk itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak, masyarakat untuk menikmati terlebih dahulu tambahan kuota yang telah diberikan.

“Jangan tambahan kuota yang diberikan Pemerintah Saudi belum kita nikmati, kita sudah minta tambahan lagi. Kita pun tentu harus menenggang negara-negara lainnya karena tidak ada satupun negara yang mendapatkan tambahan kuota,” ujar Lukman, Selasa (28/02).

Menurutnya, problem penyelenggaraan haji bukan terkait tambahan kuota, tapi daya tampung dua kota suci di Saudi Arabia (Makkah dan Madinah), termasuk Arafah-Mina, yang sangat terbatas. “Kita harus punya pemahaman, persoalannya bukan tambahan kuota yang harus kita tuntut. Tapi bagaimana penyiapan sarana dan prasarana, fasilitas umum di sana sehingga jumlah jamaah haji yang banyak itu justru tidak menimbulkan ancaman selama mereka di sana,” ucap Lukman.

Sehubungan itu, Menag mengaku, akan terus mengusulkan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas umum perhajian, khususnya di Arafah dan Mina. Kata Menag, puncak haji ada di Arafah dan juga di Mina, sementara kedua tempat tersebut wilayahnya terbatas, tidak bisa begitu saja diperluas karena ada ketentuan keagamaan.

“Inilah yang harus kita siasati dengan bagaimana fasilitas bisa ditingkatkan, tidak melebar tapi ke atas. Ini memerlukan kecermatan dan perencanaan yang matang,” ujarnya.

Meski demikian, bukan berarti Kementerian Agama akan menutup mata terhadap peluang adanya penambahan kuota. Menag mengatakan, bahwa pihaknya sedang terus memperjuangkan agar kuota yang tidak optimal terserap di beberapa negara itu bisa dimanfaatkan Indonesia. Sebab, lazim di setiap penyelenggaraan ibadah haji, ada beberapa negara yang kuotanya tidak terpakai seluruhnya.

Sumber : saharakafila.com

Read More
pelaksanaan umrah 2016

MENAG RI: “Kegiatan Ibadah Umrah Tahun 2016, Lebih Baik Dari Tahun 2015.”

Pelaksanaan ibadah umrah pada 2016 diulas oleh Kementerian Agama. Terjadi peningkatan jumlah anggota jemaah umrah pada 2016 dibanding tahun sebelumnya. Potret pelaksanaan umrah 2016 ini dipaparkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kemenag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).

Dilansir dari news.detik.com, Lukman mengatakan bahwa “Minat masyarakat melaksanakan ibadah umrah mengalami peningkatan akibat waiting list ibadah haji dan kesadaran masyarakat untuk beribadah.”.

Selain akibat daftar tunggu ibadah haji yang panjang, peningkatan jumlah anggota jemaah umrah ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk beribadah. “Serta peningkatan ekonomi masyarakat,” imbuh Lukman dalam acara ini.

Paparan itu meliputi pelaksanaan umrah dari November 2015 sampai Juni 2016. Ada 584.924 anggota jemaah umrah di periode itu. Perputaran uang dari aktivitas religius ini juga besar. “Dengan asumsi harga yang murah, Rp 20 juta, perputaran uang mencapai triliunan rupiah,” kata Lukman.

Beberapa sektor ekonomi yang langsung merasakan stimulus dari perjalanan ibadah umrah antara lain sektor penerbangan, perbankan dan leasing, asuransi, dan industri rumah tangga berupa penyediaan perlengkapan umrah.

Diperkirakan sampai akhir 2016, total anggota jemaah umrah akan menjadi sekitar 810.000 orang. Jumlah ini lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya, yakni sekitar 710.000 orang.

Selain itu, Lukman menjelaskan, pelaksanaan umrah akan lebih baik lagi karena kini sudah ada aplikasi lewat ponsel yang memungkinkan jemaah melaporkan berbagai keluhan. Ada dua aplikasi di ponsel Android, yakni aplikasi Umrah Cerdas dan aplikasi SIMPU (Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umrah).

Umrah Cerdas diperuntukkan bagi masyarakat luas untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah serta menyampaikan aduan. SIMPU adalah sistem penyambung informasi antara Kementerian Agama, PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), provider visa, serta seluruh instansi terkait umrah yang terkoneksi secara online sebagai pusat kendali semua kegiatan umrah.

Sumber : news.detik.com

Read More
haji-1

Pemerintah Arab Saudi Mengeluarkan Peraturan Baru Mengenai Biaya Ibadah Umroh

Kementerian Haji Arab Saudi menetapkan  ada penambahan biaya untuk perjalanan ibadah umroh terkait visa. Yakni, visa tak lagi gratis bagi perjalanan ibadah jamaah yang kedua dan seterusnya.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, mereka yang akan beribadah umroh kali kedua dan seterusnya bakal dikenakan biaya visa sebesar SAR 2000 atau sekitar Rp 7 juta (dengan asumsi 1 SAR=Rp3.500) per orang. Aturan ini berlaku mulai 1 Muharam 1438 H atau 2 Oktober 2016.

”Untuk Umroh kali pertama bebas biaya. Tapi untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan biaya. Ini terhitung selama kurun waktu satu tahun mulai 1 Muharam tadi,” ungkapnya usai acara expose penyelenggaraan ibadah umroh 2016 di Jakarta, kemarin (20/12).

Keputusan ini, lanjut dia, merupakan jawaban dari surat yang dilayangkan olehnya pada awal November lalu. Dalam surat itu, Lukman meminta agar ada pengecualian perihal pembayaran visa ini bagi jemaah umrah dari Indonesia. Alasannya, umrah bagi masyarakan Indonesia adalah ibadah, bukan berwisata. Sebagai informasi, pada aturan sebelumnya, kewajiban pembayaran biaya visa dikenakan bagi seluruh jamaah umroh atau haji yang pernah ke Saudi pada tiga tahun terakhir.

”Jadi umroh satu tahun cukup sekali saja,” ujarnya. Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Djamil menambahkan, perhitungan kali pertama dan seterusnya dilakukan dalam jangka waktu satu tahun saja. Dia mencontohkan, saat seseorang akan melakukan umroh pertama pada Desember ini maka bebas biaya. Namun, untuk ibadah umroh selanjutnya sampai 1 Oktober 2017 maka dikenakan biaya SAR 2000 perorang.

”Tapi setelah 2 Oktober 2017 hitungannya kembali dari nol. Jadi dia bisa bebas biaya lagi kalau umroh,” paparnya.

Di sisi lain, Djamil mengungkapkan rencana Kemenag untuk melakukan moratorium pembukaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru. Upaya ini disebutnya untuk mengendalikan pertumbuhan PPIU yang semakin tak terkendali. Sehingga pengendalian mutu bisa terjaga. Saat ini sendiri sudah ada sekitar 650 PPIU di Indonesia.

”Perlu di rem. Saat ini tren membuat PPIU baru cukup tinggi. Mungkin melihat jamaah umroh membludak mencoba peruntungan nasib untuk membuat travel. Tapi kalau nawaitunya tidak sungguh-sungguh itu yang terjadi akhirnya tidak professional dan jamaah jadi korban,” paparnya,

Upaya lain untuk pengawasan mutu ini juga dilakukan melalui akreditasi PPIU. Akreditasi dilakukan tiga tahun sekali berbarengan dengan permohonan perpanjangan izin dari PPIU tersebut. ”Kalau dinilai buruk ya tidak diberikan lagi izinnya,” tegasnya. Pada 2016 ini sendiri ada tujuh PPIU yang tidak diberi izin untuk melanjutkan operasional. Adapun dari tujuh tersebut, tiga diantaranya harus dicabut izin operasional lantaran gagal memberangkatkan. yaitu,  PT Hikmah Sakti Perdana , PT Timur Sarana Tour & Travel , dan PT Diva Sakinah.

Sedangkan empat lainnya, PT Diva Sakinah, PT Faliyatika Cholis Utama, PT Sandhora Wahana Wisata, PT Maulana Tour&Travel  dan PT NUrmadania Nusha Wisata tidak diperpanjang izin operasionalnya lantaran belum mengajukan permohonan perpanjangan hingga batas waktu habis. Disinggung soal penundaan pemberangkatan 300 calon jamaah umroh oleh travel Solusi Balad Lumampah (SBL), Djamil memastikan hal itu bukan merupakan kesalahan pihak travel. Namun, ada kendala oleh pihak maskapai yang merupakan anak perusahaan Saudi Ailines.

”Hingga menyebabkan delayed. Tapi hari ini insyaallah sudah diberangkatkan,” tuturnya.

Perwakilan Solusi Balad Lumampah (SBL) M. Husni Maulana mengatakan kasus keterlambatan pemberangkatan bukan kesalahan dari pihaknya maupun maskapai. Tetapi dari vendor yang ditunjuk oleh maskapai Flaynas mengurusi tiket untuk wilayah Indonesia.

Husni menuturkan sistem ticketing di maskapai Flaynas berbeda dengan umumnya. Perbedaan adalah travel umroh tidak langsung membeli kepada maskapai. Tetapi membeli lewat vendor yang ditunjuk. ’’Uang seluruhnya sudah kita bayarkan ke pihak vendor,’’ jelasnya.

Namun setelah terjadi masalah keterlambatan, Husni mengatakan perwakilan travel SBL mengkonfirmasi ke jajaran maskapai Flaynas. Jawaban dari maskapai cukup mengejutkan. Yakni tidak ada uang tiket masuk untuk 300 orang rombongan jamaah SBL. Informasi terbaru tadi malam sekitar pukul 20.00 seluruh jamaah sudah masuk ruang tunggu. ’’Pantauan kami sudah dilakukan pembagian paspor,’’ kata dia.

Ini adalah pengalaman pertama SBL menggunakan maskapai Flaynas. Standar mereka menggunakan Garuda atau Saudi Arabia Airlines. Namun karena banyaknya permintaan umrah dan bertepatan dengan musim liburan sekolah, jamaahnya membludak. Kursi pesawat Garuda tidak cukup, sehingga dialihkan sebagian ke Flynas. Sepanjang Desember ini travel SBL memberangkatkan sebanyak 5.000 orang jamaah. Dimana sekitar 1.500 orang jamaah diantaranya berasal dari Jawa Timur.

Sumber : fajar.co.id

Read More
ppih

Bertemu Dubes Saudi, Menag Harap Bea Visa Umrah dan Petugas Haji Dikecualikan

Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan baru. Jamaah dan petugas haji, serta jamaah umrah yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah kedua kalinya, dikenakan biaya visa. Kebijakan ini diberlakukan pada 1 Muharram 1438H dan terhitung mundur sejak 2014.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku, menghormati kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi tersebut. Namun demikian, Menag berharap, otoritas Saudi dapat mempertimbangkan ulang pemberlakuan biaya visa bagi jamaah umrah dan petugas haji.

“Kami mohon dengan sangat, untuk jamaah umrah dari Indonesia, kebijakan biaya visa bisa dikecualikan. Karena, umrah bagi kami adalah ibadah, bukan berwisata, jadi bisa dikecualikan. Permohonan ini semata masukan, dorongan, dan aspirasi dari masyarakat kami. bukan bermaksud untuk mengintervensi kebijakan kerajaan,” kata Lukman saat bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Mohammed al-Shuibi, di Jakarta, Senin mala (7/11).

Selain visa umrah, Lukman juga berharap, visa petugas haji bisa dibebaskan biaya. Sebab, menurut dia, agar bisa memberikan pelayanan terbaik, para petugas haji justru harus berpengalaman. Artinya, mayoritas dari mereka telah menunaikan ibadah Haji. “Jika para petugas haji dikenai biaya tambahan, pastilah ini akan membebani,” ujarnya.

Kepada Dubes Saudi, Menag juga berharap, agar kuota jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017, kembali normal. Animo masyarakat Indonesia untuk beribadah haji sangat besar ditandai antrian yang panjang. Normal kembalinya kuota haji sangat diharapkan, agar antrian haji tidak terus memanjang. “Kami sangat berharap tahun 2017 besok, kuota haji untuk kami, bisa kembali normal,” ujar Menag.

Sebelumnya, Dubes Arab Saudi menyampaikan terima kasih dan selamat atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2016. Osamah mengapresiasi, jamaah haji Indonesia yang disiplin dan tertib. “Indonesia menjadi bagian penting dari penyelenggaraan haji. Kami juga mengapresiasi kerja samanya,” ujar Dubes. Pihaknya berharap, jamaah haji dari negara lain, bisa meniru Indonesia. Agar ke depan, penyelenggaraan bisa lebih baik.

Sumber : republika.co.id

Read More